Prabowo Subianto Menkritik RI Negara Yang Sangat Bergantung Pada Utang

Poros Nasional. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik cadangan devisa (cadev) Indonesia yang lebih kecil dibandingkan Singapura. Padahal luas negara Singapura jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.

Cadangan devisa Indonesia tercatat US$ 115,2 miliar pada akhir Oktober 2018. Sedangkan cadangan devisa Singapura berada di level US$ 290 miliar.

"Cadangan devisa kita juga peringkat 17 tahun 2017. Ini sangat mengkhawatirkan. Singapura yang size-nya lebih kecil bahkan tak lebih besar dari satu distrik di Indonesia bisa lebih besar," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Prabowo juga menyebutkan lahan kebun sawit Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga. Produk unggulan komoditas ekspor tersebut seharusnya mampu menyumbang lebih banyak devisa.

"Palm oil plantation kita lebih besar dari Singapura. Pemimpin Indonesia harus lihat tetangga. Saya tak salahkan siapapun," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti utang Indonesia yang saat ini berada di level Rp 4.478,57 triliun di Oktober 2018. Utang tersebut juga disebut untuk membayar gaji PNS.

"AS kan punya banyak utang karena mereka punya banyak produksi dan teknologi. Pada dasarnya kita Indonesia adalah negara yang bergantung pada utang. Kita bayar gaji kita ke birokrasi," kata Prabowo.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kemenlu Akhirnya Pulangkan Staf KBRI Terkait Kasus Suap 3 Warga Singapura

Channel Rakyat . Tiga warga Singapura, termasuk seorang agen asuransi, dijerat dakwaan penyuapan yang mengatasnamakan seorang pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan pejabat yang dimaksud merupakan staf teknis di KBRI Singapura dan telah ditarik pulang ke Indonesia. "Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang staf teknis di KBRI Singapura dalam kasus suap penunjukan penyedia asuransi kerja bagi para tenaga kerja migran Indonesia di Singapura, yang saat ini sedang ditangani penegak hukum Singapura,", Kamis (22/11/2018). Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengungkapkan, menurut informasi dari Biro Investigasi Praktek Korupsi (CPIB) Singapura, tindakan tersebut merupakan aksi individu dan KBRI Singapura dinyatakan tidak terlibat dalam kasus tersebut. "Staf teknis di KBRI yang diduga terlibat telah di ditarik ke Jakarta oleh instansi asal dan pemeriksaan hukum terhadap ya
Baca selengkapnya

Pemerintah Merancang Hukum Omnibus Untuk Kemudahan Perizinan Usaha

Poros Nasional . Pemerintah segera menyelesaikan rancangan hukum omnibus terkait dengan perizinan berusaha. Aturan dalam bentuk undang-undang tersebut akan menjadi payung dari tidak kurang 20 undang-undang terkait dengan perizinan. Perbaikan perizinan berusaha diharapkan bisa membantu mendorong realisasi investasi di Indonesia. "Di awal tahun depan kita upayakan percepat. Kami (Kementerian/Lembaga) secara substansi itu sudah oke," kata Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jember, Jawa Timur pada Kamis (22/11). Susi menjelaskan, upaya untuk memperkuat sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdiri atas tiga hal. Pertama, yakni penyempurnaan sistem teknologi informasi OSS, perbaikan proses bisnis yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, serta hukum omnibus sebagai bagian dari reformasi regulasi. "Untuk omnibus law substansinya sepanjang terkait dengan perizinan maka
Baca selengkapnya

Rumor Hukum Di Balik Polemik Ambang Batas SKD CPNS Tahun 2018

Pojok Pos . Pada satu minggu terakhir ini lini masa Badan Kepegawaian Nasional (BKN), terutama di akun Twitter @BKNgoid banyak dipenuhi dengan keluhan dan pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Pangkal permasalahannya adalah pada banyaknya kegagalan para peserta yang mengikuti SKD CPNS, terutama bagi mereka yang "tersandung" oleh ketentuan ambang batas (passing grade) khususnya pada bagian Tes Karakteristik Pribadi. Isu perubahan peraturan ketentuan SKD CPNS pun mencuat dan ramai diberitakan oleh media-media nasional. Sebelum masuk kepada inti pembahasannya, sebagai disclaimer posisi saya dalam pelaksanaan SKD CPNS 2018 ini merupakan salah satu peserta SKD CPNS 2018 yang mendaftar ke salah satu Kementerian melalui jalur umum. Adapun hasil tes yang saya ikuti melewati passing grade yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20
Baca selengkapnya