Kesehatan Ekonomi Dan Iklim Investari RI Akan Tetap Terjaga Hingga Di Tahun 2019

Buletin Nasional. Tingkat kesehatan ekonomi dan iklim investasi Indonesia diyakini tetap terjaga dan kondusif pada 2019. Pasalnya, kondisi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) diproyesi menurun. Sementara aliran dana investasi dari dalam dan luar negeri akan tetap kuat.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Anton Gunawan menyatakan, efek sentimen global adalah aliran dana investor asing cenderung terbatas. Meski demikian, kesehatan perekonomian Indonesia masih cukup baik. Dia memproyeksi, pada 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5-5,1 persen dan tingkat inflasi berkisar 4,5 persen.

"Dari segi CAD semestinya, tahun depan itu bisa membaik. Nah, dari segi pasar keuangan walau tantangan masih ada karena normalisasi The Federal Reserve (The Fed) baru berakhir pada 2020, tapi belakangan ini terlihat sudah ada pembalikan dana investor," ujar Anton di sela Indonesia Invesment Conference Exhibition di Jakarta, Rabu (21/11).

Adapun peneliti senior bidang ekonomi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero menyampaikan, sejauh ini aliran dana investor asing masih dalam kondisi jual bersih (net sell) secara year to date (YtD). Namun dalam periode sama, aliran dana investasi investor asing di pasar surat utang negara (SUN) tetap dalam kondisi positif atau beli bersih (net buy).

Meninjau transaksi perdagangan saham di BEI sampai 19 Oktober lalu, total net sell investor asing mencapai Rp 44,79 triliun. Adapun posisi net sell tersebut sudah turun Rp 12,95 triliun, dibandingkan posisi net sell Rp 57,72 triliun pada 12 Oktober 2018. Penurunan net sell, terjadi setelah beberapa kali investor asing mulai kembali ke pasar saham.

Untuk mendukung masuknya aliran dana investor dalam dan luar negeri, menurut Poltak, BEI mendorong penambahan produk baru, baik dari segi emiten atau produk pasar modal lainnya, termasuk produk derivatif baru yang dapat membantu lindung nilai (hedging) atas saham atau SUN di Indonesia.

"Harapannya, produk baru itu meluncur pada 2019 dan dapat membantu menjaga risiko portofolio investor asing, maupun manajer investasi di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kemenlu Akhirnya Pulangkan Staf KBRI Terkait Kasus Suap 3 Warga Singapura

Channel Rakyat . Tiga warga Singapura, termasuk seorang agen asuransi, dijerat dakwaan penyuapan yang mengatasnamakan seorang pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan pejabat yang dimaksud merupakan staf teknis di KBRI Singapura dan telah ditarik pulang ke Indonesia. "Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang staf teknis di KBRI Singapura dalam kasus suap penunjukan penyedia asuransi kerja bagi para tenaga kerja migran Indonesia di Singapura, yang saat ini sedang ditangani penegak hukum Singapura,", Kamis (22/11/2018). Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengungkapkan, menurut informasi dari Biro Investigasi Praktek Korupsi (CPIB) Singapura, tindakan tersebut merupakan aksi individu dan KBRI Singapura dinyatakan tidak terlibat dalam kasus tersebut. "Staf teknis di KBRI yang diduga terlibat telah di ditarik ke Jakarta oleh instansi asal dan pemeriksaan hukum terhadap ya
Baca selengkapnya

Pemerintah Merancang Hukum Omnibus Untuk Kemudahan Perizinan Usaha

Poros Nasional . Pemerintah segera menyelesaikan rancangan hukum omnibus terkait dengan perizinan berusaha. Aturan dalam bentuk undang-undang tersebut akan menjadi payung dari tidak kurang 20 undang-undang terkait dengan perizinan. Perbaikan perizinan berusaha diharapkan bisa membantu mendorong realisasi investasi di Indonesia. "Di awal tahun depan kita upayakan percepat. Kami (Kementerian/Lembaga) secara substansi itu sudah oke," kata Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jember, Jawa Timur pada Kamis (22/11). Susi menjelaskan, upaya untuk memperkuat sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdiri atas tiga hal. Pertama, yakni penyempurnaan sistem teknologi informasi OSS, perbaikan proses bisnis yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, serta hukum omnibus sebagai bagian dari reformasi regulasi. "Untuk omnibus law substansinya sepanjang terkait dengan perizinan maka
Baca selengkapnya

Rumor Hukum Di Balik Polemik Ambang Batas SKD CPNS Tahun 2018

Pojok Pos . Pada satu minggu terakhir ini lini masa Badan Kepegawaian Nasional (BKN), terutama di akun Twitter @BKNgoid banyak dipenuhi dengan keluhan dan pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Pangkal permasalahannya adalah pada banyaknya kegagalan para peserta yang mengikuti SKD CPNS, terutama bagi mereka yang "tersandung" oleh ketentuan ambang batas (passing grade) khususnya pada bagian Tes Karakteristik Pribadi. Isu perubahan peraturan ketentuan SKD CPNS pun mencuat dan ramai diberitakan oleh media-media nasional. Sebelum masuk kepada inti pembahasannya, sebagai disclaimer posisi saya dalam pelaksanaan SKD CPNS 2018 ini merupakan salah satu peserta SKD CPNS 2018 yang mendaftar ke salah satu Kementerian melalui jalur umum. Adapun hasil tes yang saya ikuti melewati passing grade yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20
Baca selengkapnya